Din Dorong Pemerintah Akui Negara Kosovo

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mendorong, agar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengakui kemerdekaan negara Kosovo, sebagaimana sudah dilakukan negara-negara lain, seperti Amerika Serikat (AS) dan anggota Organisasi Konperensi Islam (OKI).

"Kami mendorong agar pemerintahan yang baru sekarang mengakui kemerdekaan Kosovo," kata Din di sela-sela acara Forum Perdamaian Dunia ke-5 (The 5th World Peace Forum/WPF) di hotel  Atlet Century Park, Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, kini adalah saat yang tepat bagi Indonesia melalui Presiden Jokowi untuk mengakui Kosovo.

"Setelah Yugoslavia pecah, Indonesia belum kunjung akui Kosovo. Di sana ada sekitar tiga juta penduduk dengan 96 persennya adalah etnik Albania beragama Muslim," katanya.

Din menilai, Presiden Jokowi memiliki pandangan yang berbeda dalam menjalankan politik luar negerinya yang bebas aktif.

"Pemerintahan sebelumnya SBY menerapkan asas million friends, zero enemy. Saya pikir pemerintahan yang sekarang harus melakukan terobosan yang berbeda dan lebih serius dalam hal Kosovo ini," ujarnya.

Ia mengatakan, Muhammadiyah memberikan dukungan kepada Kosovo untuk merdeka karena mereka adalah saudara sesama Muslim yang layak mendapatkan kebebasan mendirikan negara sendiri atau lepas dari Serbia.

Selain itu, ia mengatakan, pihaknya bersedia memfasilitasi hal itu, jika pemerintah RI berkenan mendukung Kosovo merdeka.

Melalui berbagai akses, Muhammadiyah akan terus merealisasikannya termasuk berbicara dengan sejumlah pembuat kebijakan dan para pemangku kepentingan Kosovo, demikian Din Syamsuddin. (ant/dzar)

Penghina Nabi Muhammad Dihukum Penjara 104 Tahun

REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Aktris ternama Bollywood keturunan Pakistan, Veena Malik dihukum Pengadilan Pakistan selama 26 tahun. Hal itu sebagai imbas atas penampilannya di TV Geo yang menyiarkan acara pernikahan putri Nabi Muhammad Saw. Bersama suaminya, Asad Bashir Khan Khattak, Veena menari-nari dengan memparodikan keluarga Rasulullah. Sontak saja, tayangan tersebut mendapat kecaman dari publik.

Aparat berwenang merespon dengan membawa masalah itu ke pengadilan. Dalam sebuah persidangan di Pengadilan Anti-Terorisme di Gilgi, Baltistan pada Selasa (25/11), hakim memutuskan pasangan suami istri bersalah dengan dakwaan penghinaan kepada junjungan umat Islam itu.

Dilansir dari Kuala Lumpur Post, Jumat (28/11), Veena dijatuhi dihukum penjara selama 26 tahun. Sementara, Asad dan pemilik Geo TV Mir Shakil-ur-Rahman, serta pembawa acara televisi Shaista Lodhi yang terlibat dalam program pelecehan itu dihukum penjara selama 104 tahun. (Baca: Hina Rasulullah, Artis Cantik Ini Dihukum Penjara 26 Tahun).
Veena yang ketika hukuman dijatuhkan berada di Dubai sangat terkejut dengan keputusan hakim. Dia menolak dakwaan itu. Aktris berusia 30 tahun yang kerap tampil seksi itu berencana pulang ke Pakistan pada Desember mendatang, namun melihat hukuman itu sepertinya ia urung pulang ke negaranya. Sementara itu, Asad dillaporkan mencoba melarikan diri dari tuntutan itu.

Mirror melaporkan, acara pesta pernikahan yang menyinggung masyarakat Pakista itu disiarkan pada 14 Mei 2014. Hakim Shahbaz Khan juga menjatuhkan denda sebesar 1,3 juta rupee Pakistan atau sekitar 12 ribu pound (Rp 230 juta). Kalau Veena dan Asad tidak sanggup membayar maka keduanya wajib menjual barang berharga yang dimiliki untuk menutup denda itu.-

Tingkatkan Kesejahteraan Guru, Ini Syarat yang Diajukan JK

Presiden-wapres

VIVAnews - Persatuan guru meminta agar pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru. Wakil Presiden Jusuf Kalla sepakat dengan para guru. Pemerintah pun berjanji akan meningkatkan kesejahteraan guru, namun dengan syarat guru juga harus meningkatkan mutu.

"Kalau kesejahteraan naik, maka mutu harus naik. Kesejahteraan harus usaha keras bersama-sama," kata Kalla dalam sambutannya di Hari Guru di Istora Senayan, Jakarta, Kamis 27 November 2014.

Menurut Kalla, kesejahteraan hanya dapat dicapai dengan negara yang maju. Sebab tentu bukan hanya kesejahteraan guru, tetapi juga petani, dan buruh. "Harus kita tingkatkan dan sama baiknya dengan yang lainnya," kata dia.

Namun, menurut Wapres, negara yang maju juga harus punya dasar penguatan mutu pendidikan. Untuk itu, Kalla meminta agar guru juga terus belajar dan bersekolah.

"Untuk meningkatkan kemajuan kita semua, haruslah guru yang belajar terus-menerus. Karena ilmu berkembang luar biasa pesatnya. Perkembangan segala ilmu selalu mendahulu zamannya," tuturnya. (art)

Bentrok Makassar : Warga Tewas Diduga Tergilas Water Cannon

Gelombang protes kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (27/11) harus dibayar mahal. Salah seorang yang diidentifikasi bernama Ari atau Muhammad Arif (18), warga Pampang Makassar dikabarkan meninggal dunia.

 

Rakyat Sulsel (Grup JPNN.com) melaporkan, Ari meninggal dunia karena diduga digilas oleh mobil water canon milik polisi saat mengamankan aksi mahasiswa. Pengamanan ini berujung pada bentrok antara mahasiswa dan polisi.

Pihak kepolisian sudah membantah bahwa Ari tewas bukan karena ditabrak mobil water canon. Tapi terinjak oleh warga lainnya saat mencoba melarikan diri. Itu versi polisi.

Tapi mahasiswa juga punya cerita lain. Korban diduga meninggal dunia akibat aksi brutal polisi. Hal itu diperkuat dengan menyebarnya gambar yang memotret kejadian tersebut. Dari laman resmi Pers Mahasiswa UMI di http://cakrawalaide.com, juga punya cerita sendiri. Berikut kronologis bentrok mahasiswa dan polisi di depan kampus UMI Makassar.

Sebelum bentrokan terjadi, awalnya kasus ini berangkat dari aksi demonstrasi mahasiswa UMI yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak di depan kampus pukul 15.00 WITA.

Barisan massa mahasiswa ini, menamakan diri mereka Aliansi Mahasiswa UMI Bersatu. Mereka menuntut agar pemerintah mencabut kebijakan kenaikan harga BBM, sekaligus mencopot Kapolda Sulselbar agar turun dari jabatannya.

Mahasiswa yang bergerak dengan tuntutan tersebut, kemudian ke Kantor Gubernur Sulsel dan mendesak agar gubernur menandatangani petisi yang buat untuk tidak sepakat atas kebijakan pemerintah pusat yang menaikan harga BBM.

Namun setelah mengetahui petisi tersebut hanya ditanda tangani Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bukan oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mahasiswa akhirnya marah.

Mereka menganggap tindakan yang dilakukan oleh gubernur merupakan penghinaan terhadap aksi yang awalnya berjalan baik.

Satpol PP yang melihat massa yang tidak kondusif, kemudian bergerak menuju kearah mahasiswa, kemudian ada yang melempar batu. Batu tersebut berasal dari barisan Satpol PP.

Hal ini semakin memperkeruh suasana dan memancing kemarahan mahasiswa. Mahasiswa kemudian membalas, bentrokan pun tak terelakan. Bentok yang semakin memanas, memaksa satuan Brimob untuk bertindak dan mengejar mahasiswa. Warga yang kebetulan ada dibarisan mahasiswa kemudian terkena tembakan dibagian belakang kepala. Itulah Ari yang kemudian jatuh tak sadarkan diri.

Tak hanya di tembak, water cannon malah menyambar warga yang tergeletak di atas aspal. Lalu beberapa waktu kemudian, Ari dinyatakan telah meninggal dunia di RS Ibnu Sina Makassar.

Aksi ini pun akhirnya berlanjut hingga masuk ke kampus UMI. Polisi menyisir seluruh UMI tak terkecuali Masjid Umar Bin Khatab yang saat itu tengah ramai dikunjungi orang-orang yang menanti shalat isya. Polisi juga menembakkan gas air mata kedalam masjid.(sp/tribbun)